Sikap Nasdem Pada UU Pemilu Hanya Negosiasi Agar Jokowi Tak Copot Kadernya Dari Kabinet

Sikap politik Partai Nasdem yang belakangan menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu hanyalah bagian dari negosiasi kepada Presiden Joko Widodo agar isu reshuffle kabinet yang disebut menyasar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mereda.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (6/2).

"Saya kira Nasdem tidak berubah haluan. Sikap Nasdem justru bagian dari negosiasi politik antara Nasdem dengan Pak Jokowi," kata Ray Rangkuti.

Menurut Ray, dalam dunia politik, bentuk negosiasi seperti yang dilakukan Nasdem sangat lazim terjadi. Apalagi, jika dikaitkan dengan isu soal adanya kemungkinan reshuffle salah satu anggota kabinet yang menyasar Nasdem.

"Artinya, Nasdem menaikan isu pentingnya revisi UU Pemilu dan Pilkada 2022 justru untuk menahan langkah rencana reshuffle salah satu anggota kabinet dari Nasdem. Setelah ada kepastian tidak adanya reshuffle, maka Nasdem menyatakan setuju pada sikap pemerintah," tuturnya.

"Model negosiasi seperti ini akan lazim dalam realitas politik dengan pendukung yang begitu besar," imbuh Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Presiden Jokowi, kata Ray Rangkuti, nantinya akan disibukan dengan berbagai urusan internal. Sebab, akan selalu ada negosiasi antara Presiden Jokowi dengan anggota koalisi pemerintah.

"Tak akan mudah, tak ada makan gratis. Partai-partai akan bermanuver untuk mendapatkan porsi atau bagian yang pas bagi mereka. Dimulai dari tahun 2021 ini dan akan terus bereskalasi sesuai dengan waktu," demikian Ray Rangkuti.