Berita

Politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/Net

Politik

Demokrat: Pak Moeldoko Sudah Kartu Merah, Harus Out!

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 14:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko tidak bisa ditolerir.

Pasalnya, upaya melakukan intervensi terhadap partai politik agar bisa dikuasai adalah cara-cara ala orde baru (orba).

Begitu disampaikan politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk 'Partai Demokrat Masih Memikat?' pada Sabtu (6/2).


"Ini tidak bisa dibiarkan, karena ini praktek-praktek gaya lama. Sejarah Orba itu adalah sejarah pengambilalihan intervensi kepada partai-partai politik orang lain, untuk kepentingan kekuasaan dengan kekuasaan dan uang," kata Andi Mallarangeng.

"Itu yang dilakukan oleh Pak Moeldoko ini," imbuhnya.

Apalagi, kata Andi, bantahan dari mantan Panglima TNI itu acap kali tidak masuk akal karena alasannya yang beraneka ragam.  

"Dia menjawab tetapi ngambang-ngambang, bilang hanya ngopi-ngopi, ngopi-ngopi apa di kamar hotel? Kalau ngopi-ngopi tuh saya dengan teman-teman akrab, itu bisa dipahami, tapi kalau ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi?" ucapnya.

Menurut Andi, sikap politik yang ditunjukkan oleh Moeldoko yang notabene adalah orang yang berada di lingkaran Istana sudah melampaui batas.

"Ini offside, bukan hanya offside, tapi ini kartu merah kalau di sepak bola, harus out," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, dan Peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya