Berita

Politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/Net

Politik

Demokrat: Pak Moeldoko Sudah Kartu Merah, Harus Out!

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 14:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko tidak bisa ditolerir.

Pasalnya, upaya melakukan intervensi terhadap partai politik agar bisa dikuasai adalah cara-cara ala orde baru (orba).

Begitu disampaikan politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk 'Partai Demokrat Masih Memikat?' pada Sabtu (6/2).


"Ini tidak bisa dibiarkan, karena ini praktek-praktek gaya lama. Sejarah Orba itu adalah sejarah pengambilalihan intervensi kepada partai-partai politik orang lain, untuk kepentingan kekuasaan dengan kekuasaan dan uang," kata Andi Mallarangeng.

"Itu yang dilakukan oleh Pak Moeldoko ini," imbuhnya.

Apalagi, kata Andi, bantahan dari mantan Panglima TNI itu acap kali tidak masuk akal karena alasannya yang beraneka ragam.  

"Dia menjawab tetapi ngambang-ngambang, bilang hanya ngopi-ngopi, ngopi-ngopi apa di kamar hotel? Kalau ngopi-ngopi tuh saya dengan teman-teman akrab, itu bisa dipahami, tapi kalau ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi?" ucapnya.

Menurut Andi, sikap politik yang ditunjukkan oleh Moeldoko yang notabene adalah orang yang berada di lingkaran Istana sudah melampaui batas.

"Ini offside, bukan hanya offside, tapi ini kartu merah kalau di sepak bola, harus out," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, dan Peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya