Berita

Ketum Partai Demokrat, AHY/Net

Politik

Keuntungan Politik AHY Usai Mencuat Gerakan "Kudeta" Partai Demokrat

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 05:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mencuatnya gerakan dugaan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang meriuhkan publik sejak Senin lalu telah memberi 2 keuntungan politik bagi Partai berlambang Mercy.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an mengatakan, apa yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penemuan skenario "kudeta" merupakan langkah politik antisipasi.

Kata Ali Rif'an, isu gerakan "kudeta" yang mencuat dan mencatut nama Moeldoko tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi, telah disebutkan nama menteri yang juga mengarah ke Menkumham turut dicatut memberi restu pada Moeldoko.


"Ini bagian dari antisipasi, kalau ada pihak eksternal apalagi dilingkaran kekuasaan itu mengerikan (bagi Demokrat). Sudah mahfum dualisme kepemimpinan partai, yang sah biasanya yang dapat Kemenkumham," demikian kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Keuntungan politik kedua, dijelaskan Ali, peristiwa politik ini dapat dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Dalam situasi politik nasional seperti saat ini, tambah Ali, Partai Demokrat dapat memposisikan sebagai partai oposisi menggantikan Partai Gerindra.

Pilihan itu, akan dapat meningkatkan elektoral partai karena bisa menampung para pendukung Gerindra dan Prabowo yang kecewa karena telah masuk ke pemerintahan.

Apalagi, kata Ali penyebutan nama Jokowi saat mengumbar indikasi "kudeta" itu resonansi politiknya sangat tinggi terhadap publik.

"Momentum Demokrat mengambil posisi strategis sebagai partai oposisi. Yang disampaikan AHY memiliki dampak resonansi politik tinggi, menyebut Jokowi luar biasa daya ledaknya. Di posisi itu jelas mendapatkan keuntungan elektoral," demikian kata Ali.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya