Berita

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh/Net

Politik

Nasdem Berubah Haluan Tolak Revisi UU Pemilu Karena Selamatkan Kader Dari Reshuffle Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiba-tiba Fraksi Partai Nasdem DPR RI berubah haluan menyatakan tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Artinya Partai yang dipimpin Surya Paloh mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh, Jumat (5/2).


Dalam situasi pandemi Covid-19, Paloh memilih menjaga solidtas kaolisi menghadapi bencana non alam virus asal Kota Wuhan China itu.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, berubahnya sikap politik Nasdem lebih disebabkan kekhawatiran dicopotnya kader dari Kabinet Indonesia Maju.

Konsekuensi dari penolakan pada revisi UU Pemilu, kata Andi sejalan dengan kehendak politik Presiden Jokowi.

"Bisa jadi Nasdem berubah haluan karena pertimbangan menyelamatkan kadernya di kementerian," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Dalam pandangan Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, dihembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi itu karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tidak sejalan dengan orang nomor satu di republik Indonesia itu.

"Dengan menyingkirkan menteri- menteri yang partainya tidak sejalan dengan presiden Jokowi (misalnya dalam kasus revisi UU Pemilu)," tandas Andi.

Saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju ada 3 kader Partai Nasdem yang mendapatkan jatah kursi Menteri. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya