Berita

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi/Net

Politik

Tak Perlu Diminta, Demokrat Aceh Tegaskan Setia Kepada AHY

KAMIS, 04 FEBRUARI 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Demokrat Aceh tidak tertarik terhadap isu pengambilalihan kepengurusan pusat dan menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Rifki Harsya.

"Kita tetap setia kepada kepemimpinan AHY dan Rifki Harsya," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (4/2).

Bahkan, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Aceh tidak terpengaruh terhadap isu tindakan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak dari eksternal partai.


Dalimi mengaku tidak pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk meminta dukungan kesetiaan. Namun, tanpa diminta, Demokrat Aceh yang memberikan surat kesetiaan itu.

“Kesetiaan itu merupakan inisiatif kami, DPD Partai Demokrat Aceh,” kata Dalimi.

Dalimi juga mengatakan, pengurus Demokrat Aceh tidak menerima tawaran uang sebesar Rp 100 juta, seperti yang dijanjikan oleh para pihak yang mencoba mengambil alih kepemimpinan DPP Partai Demokrat. Urusan kesetiaan, kata Dalimi, tidak bisa ditukar dengan materi.

"Ketika kami memilih AHY, berarti dia adalah sosok pemimpin yang sah. Saat kongres, AHY terpilih secara aklamasi, selesai," tegas Dalimi. "Intinya kita tetap di bawah kepemimpinan AHY, jadi jangan ada isu ini, isu itu."

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan telah terjadi upaya politik untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, jelas mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

"Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY, Senin kemarin (1/2).

AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak saksi, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya