Berita

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi/Net

Politik

Tak Perlu Diminta, Demokrat Aceh Tegaskan Setia Kepada AHY

KAMIS, 04 FEBRUARI 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Demokrat Aceh tidak tertarik terhadap isu pengambilalihan kepengurusan pusat dan menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Rifki Harsya.

"Kita tetap setia kepada kepemimpinan AHY dan Rifki Harsya," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (4/2).

Bahkan, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Aceh tidak terpengaruh terhadap isu tindakan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak dari eksternal partai.


Dalimi mengaku tidak pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk meminta dukungan kesetiaan. Namun, tanpa diminta, Demokrat Aceh yang memberikan surat kesetiaan itu.

“Kesetiaan itu merupakan inisiatif kami, DPD Partai Demokrat Aceh,” kata Dalimi.

Dalimi juga mengatakan, pengurus Demokrat Aceh tidak menerima tawaran uang sebesar Rp 100 juta, seperti yang dijanjikan oleh para pihak yang mencoba mengambil alih kepemimpinan DPP Partai Demokrat. Urusan kesetiaan, kata Dalimi, tidak bisa ditukar dengan materi.

"Ketika kami memilih AHY, berarti dia adalah sosok pemimpin yang sah. Saat kongres, AHY terpilih secara aklamasi, selesai," tegas Dalimi. "Intinya kita tetap di bawah kepemimpinan AHY, jadi jangan ada isu ini, isu itu."

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan telah terjadi upaya politik untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, jelas mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

"Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY, Senin kemarin (1/2).

AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak saksi, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya