Berita

Moeldoko saat merespons skenario "kudeta" AHY di Partai Demokrat/Repro

Politik

Sikapi "Kudeta" AHY, Jokowi Bisa Berhentikan Moeldoko Agar Fokus Nyapres

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

RMOL. Merespons gerakan pengambilalihan atau "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Presiden Joko Widodo bisa melakukan dua langkah politik.

Demikian kata pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).

Menurut Umam, Jokowi bisa langsung memberhentikan Moeldoko dari jabatan KSP. Opsi kedua, Jokowi meminta Moeldoko mengundurkan diri.


Analisa Umam, jika memang Moeldoko serius ingin mencalonkan diri sebagai presiden maka mundur dari KSP akan membuat dirinya fokus melakukan kerja politik.

"Pak Moeldoko jika memang serius ingin Nyapres, sebaiknya mundur saja dari istana, dan fokus melakukan kerja-kerja politik," kata Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini.

Kabar kudeta kepemimpinan Partai Demokrat diungkapkan oleh AHH pada Senin siang (1/2). Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap dari para pengurusnya baik di level pusat maupun daerah.

Moeldoko sendiri tidak secara tegas membantah. Mantan Panglima TNI itu hanya meminta dinamika yang muncul itu tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

Moeldoko juga mmeinta AHY dan pihak Demokrat agar tidak terbawa perasaan dalam menghadapi dinamika partai berlambang mercy itu.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya