Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Joko Widodo dalam suatu acar di Istana Jakarta/Net

Politik

AHY Surati Presiden Untuk Klarifikasi, Demokrat: Jangan Dibelokkan!

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Surat yang dilayangkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Karena itu, Partai Demokrat berharap kepada semua pihak agar tidak membelokkan maksud dari surat tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2).


"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," kata Herzaky.

Herzaky menegaskan, surat kepada Presiden Jokowi dilayangkan dalam rangka untuk meminta pihak-pihak yang diduga telah mencatut nama Presiden dan yang lainnya dengan cara melakukan gerakan politik inkonstutional.

"Untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," tegasnya.

"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," demikian Herzaky menambahkan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya gerakan politik dari lingkaran Istana ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, Senin lalu (1/2).

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya