Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Joko Widodo dalam suatu acar di Istana Jakarta/Net

Politik

AHY Surati Presiden Untuk Klarifikasi, Demokrat: Jangan Dibelokkan!

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Surat yang dilayangkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Karena itu, Partai Demokrat berharap kepada semua pihak agar tidak membelokkan maksud dari surat tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2).


"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," kata Herzaky.

Herzaky menegaskan, surat kepada Presiden Jokowi dilayangkan dalam rangka untuk meminta pihak-pihak yang diduga telah mencatut nama Presiden dan yang lainnya dengan cara melakukan gerakan politik inkonstutional.

"Untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," tegasnya.

"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," demikian Herzaky menambahkan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya gerakan politik dari lingkaran Istana ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, Senin lalu (1/2).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya