Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat melakukan konferensi pers/RMOL
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan ada gerakan inkonstitusional yang berupaya secara paksa mengambil alih kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat.
Gerakan inkonstitusional itu belakangan diketahui dan langsung dibahas secara serius dalam rapat Pimpinan Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," ungkap AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).
"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," imbuhnya menegaskan.
AHY menuturkan, berdasarkan kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan pihaknya, gerakan politik tersebut juga melibatkan pejabat penting pemerintahan saat ini.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," terang AHY.
Lebih lanjut, AHY juga menyebut gerakan politik itu juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' dalam permasalahan ini," ucapnya.
Atas dasar itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstitusional itu.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para kader Demokrat lainnya.
