Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dahlan Iskan

Telat Vaksinasi

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 05:19 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

EROPA malu sekali –apalagi terhadap Inggris. Nasib vaksinasi di Eropa tiba-tiba tidak jelas. Pun kapan bisa dimulai. Tidak tahu.

Eropa kini justru harus mulai bertengkar. Ia menyesalkan produsen vaksin dari Inggris AstraZeneca. Yang tiba-tiba bersurat bahwa  pengiriman vaksinnya tertunda.

Eropa kelihatan marah sekali pada AstraZeneca. Tapi kemarahan itu justru hanya membuka kelemahan Eropa sendiri.


Ternyata bunyi kontraknya dengan AstraZeneca memang lemah. Kontrak itu tidak menyebut rincian tanggal pengiriman. Kontrak itu hanya menyebut ''best effort'' sebagai tanggal pengiriman tercepat.

''Best effort'' kelihatannya memang meyakinkan. Tapi secara hukum kata itu hampir tidak ada artinya.

Bisa saja AstraZeneca mengatakan sudah berusaha maksimal memenuhi kontrak itu. Tapi kalau nyatanya tidak bisa memenuhi, AstraZeneca tidak bisa dituntut. Yang penting ia bisa membuktikan sudah berusaha keras yang terbaik –best effort.

Aneh juga, Uni Eropa yang begitu modern bisa membuat kontrak seperti itu. Mungkin karena situasi saat itu memang sedang panik. Covid-19 menggila di Eropa. Obatnya belum ada. Pun vaksinnya. Belum ditemukan.

Saat itu AstraZeneca baru memberi harapan: akan bisa menemukan vaksin Covid-19. Eropa sendiri belum yakin apakah vaksin itu bakal benar-benar ditemukan. Karena itu Eropa hanya tanda tangan kontrak. Tapi tidak segera mengirim uang yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas produksi.

Eropa ngotot sudah mengirimkan uang itu. Sampai lebih dari 400 juta Euro. Tapi pihak AstraZeneca mengatakan uang itu datangnya telat sekali. Tiga bulan setelah uang dari pemerintah Inggris tiba.

Inggris kini memang bisa tepuk dada. Keputusannya keluar dari Uni Eropa ternyata tepat. Setidaknya dalam pandemi ini. Inggris bisa membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan Eropa. Inggrislah yang pertama mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin Pfizer dari Amerika. Itu tanggal 1 Desember 2020. Bahkan jauh sebelum Amerika sendiri menyetujuinya.

Inggris juga negara pertama yang melakukan vaksinasi Covid-19. Yang kemudian jadi berita dunia itu. Yang dilakukan terhadap wanita berumur 91 tahun itu.

Sampai kemarin sudah 8 juta penduduk Inggris yang di vaksinasi Yakni mereka yang umurnya di atas 70 tahun –umur paling dominan di sana yang rawan meninggal dunia.

Inggris juga jadi pelopor yang lain. Inilah dia: jarak suntikan vaksin pertama dan kedua dibuat 12 minggu. Atau tiga bulan. Bukan tiga minggu seperti yang dilakukan di mana-mana.

Dasar pemikirannya jelas: dengan menjarangkan suntikan kedua akan semakin banyak orang yang segera menjalani vaksinasi suntikan pertama. Menurut Inggris suntikan pertama itu sudah bisa memunculkan imunitas. Meski angkanya rendah. Tapi angka itu cukup untuk mempertahankan diri dari Covid selama 3 bulan.

Dalam waktu tiga bulan seluruh penduduk Inggris yang ''wajib vaksin'' sudah mendapat suntikan pertama. Setelah itu barulah dilakukan suntikan kedua. Yakni suntikan untuk memperbanyak lagi angka imunitasnya.

Dengan konsep itu tampaknya Inggris yang akan lebih dulu bisa menuntaskan pandemi ini. Yang sampai kemarin pun belum ada negara lain yang berniat mengikuti caranya.

Lalu bayangkan Eropa. Yang kapan memulainya pun belum bisa ditetapkan. Prancis yang sudah siap menentukan kelompok mana yang akan menjalani vaksinasi pertama langsung menundanya. Demikian juga Spanyol dan Portugal.

Negara-negara Eropa itu kini malu besar. Dan ini sensitif. Bisa memicu ketidakpuasan negara-negara anggotanya. Yang negara-negara itu juga ditekan oleh rakyat mereka masing-masing.

Bayangkan, gambaran kasarnya, Eropa baru mulai dapat jatah vaksin AstraZeneca di akhir Maret. Padahal Indonesia saja, akhir Maret itu, seluruh tenaga medis, pendukung tenaga medis, polisi, tentara dan pejabat pemerintah sudah selesai divaksinasi. Sehingga, seperti dikatakan Menkes Budi Sadikin, 1 April sudah mulai bisa dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum.

Saya harus mengakui Indonesia sangat sigap dalam memutuskan soal vaksin ini. Dengan demikian Indonesia masuk kelompok 40 negara yang sudah mulai melakukan vaksinasi di bulan Januari 2021.

Tentu langkah 40 negara itu juga akan sia-sia –manakala negara selebihnya tidak segera menuntaskannya. Dalam hal pandemi ini tidak boleh ada istilah ''menang sendiri''. Yang menang itu akan kalah lagi ketika ada virus dari ''negara kalah'' ke ''negara menang'' –di saat keampuhan khasiat vaksinasi sudah berakhir.

Mungkin Eropa perlu segera menyetujui penggunaan vaksin baru produksi Johnson & Johnson. Dan langsung memesannya. Lewat kontrak yang lebih jelas kepastiannya. Dan jangan lupa: segera kirim uangnya.

Vaksin Johnson & Johnson itu punya keistimewaan tersendiri. Cukup satu kali penyuntikan. Penyimpanannya pun mudah. Bisa di suhu 2 sampai 8 derajat Celsius.

Kelemahannya: afikasinya hanya sedikit di atas 60 persen. Kurang lebih sama dengan yang buatan Tiongkok.

Apalagi Johnson Johnson –perusahaan Amerika ini– punya juga fasilitas untuk memproduksinya di Belgia –ibu kotanya Uni Eropa.

Siapa tahu dengan menunggang Johnson & Johnson Eropa bisa mengejar Inggris –agar tidak perlu jadi malu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya