Berita

Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustopa/Net

Politik

Nasdem Ingin Presidential Threshold Diturunkan Dan Parliamentary Threshold 7 Persen

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem menginginkan ambang batas Presiden atau presidential threshold diturunkan.

Sedangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa, Sabtu (30/1).


"Kalau parliamentary threshold Nasdem mengusulkan 7 persen. Presidential Threshold diturunkan," kata Saan Mustopa.

Saan menjelaskan, kenapa Nasdem menginginkan presidential threshold turunkan.

Menurutnya, Nasdem khawatir jika presidential threshold tetap 20 persen seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Konsekuensi dari kekhawatiran publik ya, dua pasang melahirkan polarisasi, kita ingin menurunkan PT agar memungkinkan putera-puteri terbaik itu bisa calon dan kita ingin lebih banyak Paslon tidak 2 minimal 3," tuturnya.

"Tapi kita tidak ingin 0 persen banget. Kalau 0 persen orang-orang yang hobi nyapres kan berkesempatan gitu," imbuhnya.

Selain itu, Saan juga menginginkan sarat dukungan Pilkada juga di turunkan, dari yang tadinya 20 persen.

"Ada kritikan sekarang banyak fenomena calon tunggal, hampir 29 calon tunggal menang semua. Dan kita ingin mengurangi calon tunggal," ucap politikus senior Nasdem ini.

Nasdem, kata Saan, ingin sarat dukungan calon kepala daerah itu 10 persen. Jadi kalau 50 alokasi kursi di sebuah Kabupaten dengan 5 dia bisa mencalonkan.

"Itu untuk memberikan ruang bagi mereka bisa banyak Paslon dan rakyat punya banyak pilihan," tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya