Untuk Wujudkan Polri Presisi, Tidak Hanya Personel Yang Cakap Tapi Integrasi Institusi

Pakar akuntabilitas publik Universitas Muhammadiyah Jakarta Haris Sarwoko menilai gagasan yang dibawa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membawa transformasi Polri yang Presisi harus memiliki nilai lebih untuk menyelesaikan paling tidak mengurangi permasalahan permasalahan Polri saat ini.

Untuk mewujudkanya, kata dia, tidak cukup hanya pimpinan atau personal yang cakap semata.

 â€œTetapi juga integratif institusional yang berirama sama dalam memposisikan Polri sebagai institusi kemanan dalam negeri yang mampu menjawab harapan dan keinginan publik tanpa harus bertentangan dengan peran dan fungsi Polri sebagaimana yang diatur dalam UU 2/2002 Tentang Polri,” kata Haris Sarwoko kepada wartawan, Sabtu (30/1).

Ia berpendapat, efektifnya Polri yang Presisi sebagai nilai dan ruh baru bagi Polri harus terinternalisasi dalam setiap personil Korps Bhayangkara

“Presisi harus melembaga di dalam Kepolisian Republik Indonesia,” tekan dia.

Dalam rangka bertransformasi menuju Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Sigit mengatakan, kepemimpinannya kedepan lebih mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan problem solving. Disamping hal mendasar yakni menjaga soliditas internal.

Untuk itu, ia telah menyiapkan 16 program prioritas saat memimpin Korps Bhayangkara nantinya.

Adapun ke-16 program prioritasnya antara lain; Penataan Kelembagaan; Perubahan Sistem dan Metode Organisasi; Menjadikan SDM Polri yang Unggul di era Police 4.0; Perubahan Teknologi Kepolisian Modern; Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas.

Kemudian, Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum; Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19; Pemulihan Ekonomi Nasional; Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional; Penguatan Penanganan Konflik Sosial; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.

Lalu, Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi; Pemantapan Komunikasi Publik; Pengawasan Pimpinan dalam Setiap Kegiatan; Penguatan Fungsi Pengawasan dan terakhir Pengawasan oleh Masyarakat.