Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget

RABU, 20 JANUARI 2021 | 19:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mahar politik yang kerap terjadi dalam setiap tingkatan pemilihan umum di Indonesia menjadi satu hal yang dianggap lucu orang-orang Barat, utamanya Eropa.

Begitulah yang diungkapkan Ekonom Senior, Rizal Ramli, dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui akun Instagramnya, Rabu (20/1).

Mulanya, sosok yang biasa disapa RR ini menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan salah seorang Perdana Menteri Belanda yang tidak dia sebutkan namanya, soal sistem pencalonan pemimpin di negeri kincir angin tersebut.


"Saya pernah suatu waktu makan siang dengan PM Belanda. Saya tanya, 'kamu keluarin berapa duit?' Dia marah, karena dia tidak ngeluain uang sama sekali," ungkap RR saat memaparkan.

Sontak, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini mengungkapkan politik yang terjadi di Indonesia saat ada pemilu. Yaitu, maraknya calon pemimpin yang menggunakan mahar politik untuk bisa dipilih masyarakat.

"Saya kasih tau, di Indonesia mau jadi anggota DPR keluar Rp 5 miliar. Jadi bupati harus sewa partai Rp 60 miliar, belum lain-lain. Kaget dia," terang RR.

"Jadi buat orang barat lucu banget kamu mau jadi bupati bayar, enggak masuk ke akal mereka," sambungnya.

Dari situ, RR menilai sistem pemilihan di Indonesia mesti diubah. Sebab menurutnya, demokrasi di Tanah Air sekarang ini sudah salah kaprah karena cendrung mengikuti sistem politik ala Amerika Serikat yanng dikendalikan oleh pemodal karena calon pemimpin dan partai politik dibiayai tidak oleh negara.

Berbeda, katanya dengan sistem demokrasi yang ada di Eropa yang partai politiknya dan calon pemimpinnya dibiayai oleh negara.

"Solusinya kita harus ikutin sistem di Eropa Barat. Partai politik di biayai oleh negara, bukan lagi oleh bandar atau cukong. Sehingga ketika mereka terpilih benar-benar dilayani rakyat," demikian Rizal Ramli.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya