Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Aktivis Dibungkam Swab Test, Ubedilah Badrun: Alarm Kematian Demokrasi Sedang Berbunyi Nyaring

RABU, 20 JANUARI 2021 | 14:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi di Indonesia dianggap semakin memburuk karena para aktivis yang kritis terhadap rezim saat ini diduga dibungkam.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun atas video yang dibuat Koran Tempo terkait adanya dugaan bahwa swab test Covid-19 disebut sebagai modus baru pembungkaman.

Pada video itu, dijelaskan ada korban pembungkaman yang dialami oleh tiga aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan modus swab test.


"Itu terlihat jelas menunjukan indikator pembungkaman kelompok kritis. Melalui cara-cara tertentu rezim berupaya untuk membuat para aktivis tidak lagi bersikap kritis. Dari cara peretasan, ancaman, penangkapan hingga pemaksaan swab test dan karantina," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/1).

Dalam video itu, tiga aktivis Walhi Kaltim didatangi oleh petugas yang tidak menggunakan hazmat dan melakukan swab test pada 29 Juli 2020.

Ketiga aktivis itu pun dinyatakan positif Covid-19 pada keesokan harinya dan diminta untuk karantina di rumah sakit (RS).

Petugas yang disebut memiliki badan tegap dan berambut cepak itu memaksa masuk ke Kantor Sekretariat Walhi Kaltim dengan saling mencari penghuni yang belum dilakukan swab test.

Namun demikian, petugas itu disebut mengambil gambar seluruh ruangan yang ada. Petugas juga tidak bisa menunjukkan surat tugas maupun surat hasil tes swab ketiga aktivis.

Keesokan harinya lagi, petugas Polisi, Satpol PP dan petugas medis datang untuk menjemput paksa ketiga aktivis itu.

Saat di RS Abdul Muis, mereka ternyata didiamkan tanpa kejelasan ataupun tindakan medis dari pihak rumah sakit.

"Fakta-fakta tersebut membenarkan kesimpulan penting tentang memburuknya demokrasi di Indonesia. Bahkan berdasarkan bukti-bukti tersebut sejumlah ilmuwan politik terkemuka menilai Indonesia sudah memasuki episode new otoritarianism atau new despotism," jelasnya.

"Memanfaatkan kondisi Covid-19 untuk kepentingan kekuasaan bahkan untung keuntungan segelintir elit dengan cara-cara yang represif adalah tindakan tak bermoral dari kekuasaan dan jaringannya. Ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Alarm kematian demokrasi sedang berbunyi nyaring," pungkas Ubedilah.

Apalagi masih dalam video itu, Komnas HAM menemukan tiga kejanggalan dalam swab test yang dialami oleh ketiga aktivis tersebut.

Yaitu, adanya indikasi kuat terdapat pelanggaran protokol kesehatan, terdapat indikasi pemaksaan dalam tes tersebut dan terdapat indikasi bahwa tes swab maupun penyemprotan disinfektan di kantor Walhi tidak dilakukan untuk tujuan kesehatan.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya