Berita

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Wajar LaNyalla Tegur Prabowo, Kedaulatan NKRI Memang Sedang Terancam

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Teguran yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dianggap wajar.

"Karena bagaimanapun La Nyalla merupakan ketua lembaga tinggi negara. Dan dia berhak untuk menegur Prabowo," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/1).

Selain itu, teguran LaNyalla semakin menjadi wajar lantaran masuknya kapal China ke Selat Sunda tanpa izin merupakan ancaman kedaulatan negara yang nyata.


"Untuk mengingatkan bahwa ada ancaman kedaulatan negara. Jadi wajar saja apa yang disampaikan La Nyalla," pungkasnya.

LaNyalla meminta Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto untuk bisa lebi peduli pada pertahanan Indonesia. Dia mengambil contoh kapal China yang diidentifikasi bernama Xiang Yang Hong 03 telah memasuki wilayah NKRI tanpa izin.

Kapal ini kedapatan telah mematikan Automatic Identification System (AIS) ketika memasuki perairan Indonesia dan melintasi perairan Selat Sunda pada Rabu malam (13/1).

“Masuknya kapal survei China ke Perairan Indonesia di Selat Sunda harus menjadi concern Kementerian Pertahanan. Masuknya kapal tersebut tanpa terdeteksi adalah warning bagi pertahanan kita,” kata LaNyalla, Sabtu (16/1).

“Sekali lagi kita mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan, karena ini sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut teritori dan kedaulatan negara,” tegas LaNyalla.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya