Berita

Terkait banjir di Kalsel, Presiden Joko Widodo, dinilai terlambat merespons/Ist

Politik

Dianggap Lamban Respons Banjir Kalsel, Jokowi Disindir Dandhy Dwi Laksono

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo dinilai lamban dalam merespons bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Padahal, banjir ini relatif berbarengan dengan bencana yang melanda daerah lain di Indonesia.

"Dua bencana alam dalam selang waktu beberapa hari terjadi di negara kita. Gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat dinihari tadi, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, 9 Januari lalu. Turut berdukacita atas korban meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," ucap Jokowi melalui akun Twitter resminya, Jumat (15/1).

Pernyataan itulah yang kemudian disindir aktivis lingkungan, Dandhy Dwi Laksono. Menurut Dandhy, pernyataan Jokowi tersebut seolah menunjukkan adanya hubungan kuat antara oligarki dengan rezim saat ini.


"Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel," kritik Dandhy melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (15/1).

"Jadi santai saja. Ini manusiawi," sambungnya.

Seolah merespons kritikan Dandhy, masih melalui Twitter, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan pernyataannya terkait banjir di Kalsel.

"Saya terus memantau penanganan bencana di Tanah Air, baik yang terjadi di Sulbar, Jabar, maupun di Kalsel. Pemerintah pusat dan daerah akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini," ujar Jokowi, Jumat (15/1).

Dalam pernyataan berikutnya, Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Gubernur Kalsel terkait banjir di provinsi tersebut.

"Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tutup Jokowi.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya