Berita

Terkait banjir di Kalsel, Presiden Joko Widodo, dinilai terlambat merespons/Ist

Politik

Dianggap Lamban Respons Banjir Kalsel, Jokowi Disindir Dandhy Dwi Laksono

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo dinilai lamban dalam merespons bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Padahal, banjir ini relatif berbarengan dengan bencana yang melanda daerah lain di Indonesia.

"Dua bencana alam dalam selang waktu beberapa hari terjadi di negara kita. Gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat dinihari tadi, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, 9 Januari lalu. Turut berdukacita atas korban meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," ucap Jokowi melalui akun Twitter resminya, Jumat (15/1).

Pernyataan itulah yang kemudian disindir aktivis lingkungan, Dandhy Dwi Laksono. Menurut Dandhy, pernyataan Jokowi tersebut seolah menunjukkan adanya hubungan kuat antara oligarki dengan rezim saat ini.


"Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel," kritik Dandhy melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (15/1).

"Jadi santai saja. Ini manusiawi," sambungnya.

Seolah merespons kritikan Dandhy, masih melalui Twitter, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan pernyataannya terkait banjir di Kalsel.

"Saya terus memantau penanganan bencana di Tanah Air, baik yang terjadi di Sulbar, Jabar, maupun di Kalsel. Pemerintah pusat dan daerah akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini," ujar Jokowi, Jumat (15/1).

Dalam pernyataan berikutnya, Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Gubernur Kalsel terkait banjir di provinsi tersebut.

"Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tutup Jokowi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya