Berita

Terkait banjir di Kalsel, Presiden Joko Widodo, dinilai terlambat merespons/Ist

Politik

Dianggap Lamban Respons Banjir Kalsel, Jokowi Disindir Dandhy Dwi Laksono

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo dinilai lamban dalam merespons bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Padahal, banjir ini relatif berbarengan dengan bencana yang melanda daerah lain di Indonesia.

"Dua bencana alam dalam selang waktu beberapa hari terjadi di negara kita. Gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat dinihari tadi, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, 9 Januari lalu. Turut berdukacita atas korban meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," ucap Jokowi melalui akun Twitter resminya, Jumat (15/1).

Pernyataan itulah yang kemudian disindir aktivis lingkungan, Dandhy Dwi Laksono. Menurut Dandhy, pernyataan Jokowi tersebut seolah menunjukkan adanya hubungan kuat antara oligarki dengan rezim saat ini.


"Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel," kritik Dandhy melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (15/1).

"Jadi santai saja. Ini manusiawi," sambungnya.

Seolah merespons kritikan Dandhy, masih melalui Twitter, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan pernyataannya terkait banjir di Kalsel.

"Saya terus memantau penanganan bencana di Tanah Air, baik yang terjadi di Sulbar, Jabar, maupun di Kalsel. Pemerintah pusat dan daerah akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini," ujar Jokowi, Jumat (15/1).

Dalam pernyataan berikutnya, Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Gubernur Kalsel terkait banjir di provinsi tersebut.

"Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tutup Jokowi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya