Berita

Terkait banjir di Kalsel, Presiden Joko Widodo, dinilai terlambat merespons/Ist

Politik

Dianggap Lamban Respons Banjir Kalsel, Jokowi Disindir Dandhy Dwi Laksono

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 01:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo dinilai lamban dalam merespons bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Padahal, banjir ini relatif berbarengan dengan bencana yang melanda daerah lain di Indonesia.

"Dua bencana alam dalam selang waktu beberapa hari terjadi di negara kita. Gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat dinihari tadi, dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, 9 Januari lalu. Turut berdukacita atas korban meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," ucap Jokowi melalui akun Twitter resminya, Jumat (15/1).

Pernyataan itulah yang kemudian disindir aktivis lingkungan, Dandhy Dwi Laksono. Menurut Dandhy, pernyataan Jokowi tersebut seolah menunjukkan adanya hubungan kuat antara oligarki dengan rezim saat ini.

"Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel," kritik Dandhy melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (15/1).

"Jadi santai saja. Ini manusiawi," sambungnya.

Seolah merespons kritikan Dandhy, masih melalui Twitter, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan pernyataannya terkait banjir di Kalsel.

"Saya terus memantau penanganan bencana di Tanah Air, baik yang terjadi di Sulbar, Jabar, maupun di Kalsel. Pemerintah pusat dan daerah akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini," ujar Jokowi, Jumat (15/1).

Dalam pernyataan berikutnya, Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Gubernur Kalsel terkait banjir di provinsi tersebut.

"Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tutup Jokowi.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya