Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady/RMOLJabar
DPRD Jawa Barat mempertanyakan keberlanjutan proyek Aerocity Kertajati sebagai pendukung fasilitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, dia tak ingin proyek besar itu mangkrak. Sebab, pembebasan lahan di Majalengka telah mencapai 1.040 dari rencana 1.800 hektare.
"Lalu bagaimana dengan kelanjutan Aerocity Kertajati? Apa karena tanpa utang, Kertajati ditendang. Sedangkan, Pelabuhan Patimban dibiayai utang?" ujar Daddy dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/1).
Baginya, BIJB Kertajati memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan. Hal tersebut didukung oleh jumlah penduduk di Jabar hampir 20 persen dari total penduduk nasional.
Menurutnya, setiap tahun minimal ada 3 hingga 4 kelompok penumpang potensial yang jumlahnya tidak sedikit. Terdapat jamaah haji yang rutin berangkat, karena mayoritas penduduk di Jabar adalah muslim.
"Ada pula yang tidak kalah jumlahnya, yaitu jamaah umroh. Selain itu ada juga potensi dari pekerja migran Indonesia asal Jabar. Bahkan, kalau semua sepakat dan memegang komitmen, perjalanan dinas semua ASN, pejabat, dan pengusaha," tuturnya.
Di samping itu, Daddy juga mempertanyakan keadaan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, bandara tersebut diproyeksikan untuk pengembangan wilayah selatan bagian timur Jabar.
"Jika nasib Nusawiru disamakan dengan Kertajati, apakah tidak mubazir pula anggaran dari APBD Jabar yang digelontorkan untuk pengembangannya?" herannya.
"Lalu, apakah semua aset-aset Pemprov Jabar harus dihibahkan seutuhnya kepada pemerintah pusat?" tambahnya.
Namun demikian, ia menilai persoalan utama bukan mengenai aset yang dimiliki Pemprov Jabar. Akan tetapi lebih kepada sistem pengelolaan oleh pemerintah pusat, grand design pengembangan kedua bandara tersebut akan dilanjutkan atau tidak.
"Jabar semestinya mendapat komitmen tersebut," pungkasnya.
