Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net

Politik

Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mempertanyakan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac buatan China yang rencananya bakal disuntikkan secara gratis kepada masyarakat. Sebab, hingga kini hasil uji klinisnya belum juga dipublikasikan pemerintah maupun BPOM.

“Bagaimana masyarakat percaya kalau vaksin itu aman buat dirinya, buat masyarakat Indonesia, kalau kemudian hasil uji klinisnya enggak dipublikasi secara terbuka dan transparan. Ini menurut saya menjadi poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun public trust,” ucap Netty dalam acara diskusi virtual Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Vaksin Disebar Izin Belum Keluar", Jumat (8/1).

Menurut politikus PKS tersebut, selama ini public trust masyarakat Indonesia telah terfragmentasi selama masa pandemi Covid-19.


Di awal pandemi, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan pejabat pemerintah yang kerap menyatakan virus tidak akan masuk ke Indonesia karena nenek moyang masyarakat Indonesia kuat dan virus akan mampu ditahan di pintu imigrasi.

“Tapi kan kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembelian vaksin ini. Pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat dong,” tegasnya.

Merujuk hasil survei publik terhadap vaksin pada September lalu, Netty mengatakan, hanya 65 persen orang percaya dan setuju vaksin dan sisanya yakni 35 persen tidak setuju.

“Tapi apakah 35 persennya bisa diabaikan? Enggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah memerlukan herd immunity. Bagaimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok kalau kemudian pemerintah tidak bisa meyakinkan 35 persen yang ragu atau bahkan menolak? Ini akan membahayakan bagi target atau pemerintah untuk membentuk herd immunity, atau untuk melandaikan pandemi,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya