Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net

Politik

Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mempertanyakan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac buatan China yang rencananya bakal disuntikkan secara gratis kepada masyarakat. Sebab, hingga kini hasil uji klinisnya belum juga dipublikasikan pemerintah maupun BPOM.

“Bagaimana masyarakat percaya kalau vaksin itu aman buat dirinya, buat masyarakat Indonesia, kalau kemudian hasil uji klinisnya enggak dipublikasi secara terbuka dan transparan. Ini menurut saya menjadi poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun public trust,” ucap Netty dalam acara diskusi virtual Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Vaksin Disebar Izin Belum Keluar", Jumat (8/1).

Menurut politikus PKS tersebut, selama ini public trust masyarakat Indonesia telah terfragmentasi selama masa pandemi Covid-19.


Di awal pandemi, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan pejabat pemerintah yang kerap menyatakan virus tidak akan masuk ke Indonesia karena nenek moyang masyarakat Indonesia kuat dan virus akan mampu ditahan di pintu imigrasi.

“Tapi kan kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembelian vaksin ini. Pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat dong,” tegasnya.

Merujuk hasil survei publik terhadap vaksin pada September lalu, Netty mengatakan, hanya 65 persen orang percaya dan setuju vaksin dan sisanya yakni 35 persen tidak setuju.

“Tapi apakah 35 persennya bisa diabaikan? Enggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah memerlukan herd immunity. Bagaimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok kalau kemudian pemerintah tidak bisa meyakinkan 35 persen yang ragu atau bahkan menolak? Ini akan membahayakan bagi target atau pemerintah untuk membentuk herd immunity, atau untuk melandaikan pandemi,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya