Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net

Politik

Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mempertanyakan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac buatan China yang rencananya bakal disuntikkan secara gratis kepada masyarakat. Sebab, hingga kini hasil uji klinisnya belum juga dipublikasikan pemerintah maupun BPOM.

“Bagaimana masyarakat percaya kalau vaksin itu aman buat dirinya, buat masyarakat Indonesia, kalau kemudian hasil uji klinisnya enggak dipublikasi secara terbuka dan transparan. Ini menurut saya menjadi poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun public trust,” ucap Netty dalam acara diskusi virtual Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Vaksin Disebar Izin Belum Keluar", Jumat (8/1).

Menurut politikus PKS tersebut, selama ini public trust masyarakat Indonesia telah terfragmentasi selama masa pandemi Covid-19.


Di awal pandemi, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan pejabat pemerintah yang kerap menyatakan virus tidak akan masuk ke Indonesia karena nenek moyang masyarakat Indonesia kuat dan virus akan mampu ditahan di pintu imigrasi.

“Tapi kan kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembelian vaksin ini. Pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat dong,” tegasnya.

Merujuk hasil survei publik terhadap vaksin pada September lalu, Netty mengatakan, hanya 65 persen orang percaya dan setuju vaksin dan sisanya yakni 35 persen tidak setuju.

“Tapi apakah 35 persennya bisa diabaikan? Enggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah memerlukan herd immunity. Bagaimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok kalau kemudian pemerintah tidak bisa meyakinkan 35 persen yang ragu atau bahkan menolak? Ini akan membahayakan bagi target atau pemerintah untuk membentuk herd immunity, atau untuk melandaikan pandemi,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya