Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net

Politik

Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mempertanyakan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac buatan China yang rencananya bakal disuntikkan secara gratis kepada masyarakat. Sebab, hingga kini hasil uji klinisnya belum juga dipublikasikan pemerintah maupun BPOM.

“Bagaimana masyarakat percaya kalau vaksin itu aman buat dirinya, buat masyarakat Indonesia, kalau kemudian hasil uji klinisnya enggak dipublikasi secara terbuka dan transparan. Ini menurut saya menjadi poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun public trust,” ucap Netty dalam acara diskusi virtual Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Vaksin Disebar Izin Belum Keluar", Jumat (8/1).

Menurut politikus PKS tersebut, selama ini public trust masyarakat Indonesia telah terfragmentasi selama masa pandemi Covid-19.

Di awal pandemi, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan pejabat pemerintah yang kerap menyatakan virus tidak akan masuk ke Indonesia karena nenek moyang masyarakat Indonesia kuat dan virus akan mampu ditahan di pintu imigrasi.

“Tapi kan kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembelian vaksin ini. Pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat dong,” tegasnya.

Merujuk hasil survei publik terhadap vaksin pada September lalu, Netty mengatakan, hanya 65 persen orang percaya dan setuju vaksin dan sisanya yakni 35 persen tidak setuju.

“Tapi apakah 35 persennya bisa diabaikan? Enggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah memerlukan herd immunity. Bagaimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok kalau kemudian pemerintah tidak bisa meyakinkan 35 persen yang ragu atau bahkan menolak? Ini akan membahayakan bagi target atau pemerintah untuk membentuk herd immunity, atau untuk melandaikan pandemi,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya