Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Darul Siska/Net
Mulai 13 Januari mendatang, pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 kepada para penerima vaksin, bersamaan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
Hal ini sebagai bentuk upaya keseriusan pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Darul Siska mengatakan masyarakat yang paling menentukan keberhasilan menekan kasus Covid-19.
"Kalau masyarakat sadar dan mendukung penuh kebijakan PPKM Jawa-Bali, penyebaran Covid-19 bisa ditekan hingga 90 persen," kata Siska kepada wartawan, Kamis (8/1).
Selain memberlakukan PPKM Jawa-Bali, menurut dia, pemerintah juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya.
"Perlu juga melakukan vaksin sebanyak-banyaknya kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan kebijakan PPKM Jawa-Bali harus diikuti kesadaran keselamatan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pembatasan interaksi tentu akan mengurangi risiko pesebaran virus.
"Dengan penanganan yang tepat dan efisien di Jawa-Bali, pencegahan penyebaran Covid-19 akan lebih signifikan. Ini tentu saja tidak mengesampingkan pendekatan integral ke kawasan lainnya di luar Jawa-Bali," ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah pusat agar mengapresiasi daerah yang sukses menerapkan PSBB termasuk PPKM nanti, sebaliknya, daerah yang masyarakatnya tidak menerapkan kebijakan ini, harus ada konsekuensi.
Karena kebijakan pemerintah pusat tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, takkan ada artinya.
"Sejurus dengan distribusi vaksin, kita memang harus terus menjaga protokol kesehatan, saling jaga, saling mengingatkan, bahwa untuk melawan pandemi, harus bersama-sama disiplin," tutup Nabil Haroen.
