PPKM Jawa-Bali Langkah Tepat Untuk Dukung Program Vaksinasi

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021.

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 1 Tahun 2021 yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Rabu (6/1) dan dipublikasikan pada hari Kamis (7/1) kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.

Sementara lonjakan kasus Covid-19, sambungnya, akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah.

Dengan kata lain, PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersinergi agar dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19,” ujar Azis Syamsuddin kepada wartawan (8/1).

Politisi Golkar itu meminta Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Pemda harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.

"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," tegasnya.

Mantan Ketua Banggar itu menegaskan bahwa instruksi kebijakan ini ditujukan terkhusus pada  Kepala Daerah yang menerapkan PPKM. Masyarakat harus dapat bersama-sama dukung sepenuhnya program pemerintah untuk memerangi Covid-19.

"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, Semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19," tutupnya.