Calon Kapolri Harus Loyal Kepada Negara, Bukan Presiden

Pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, yang mengatakan Presiden Joko Widodo akan menunjuk Kapolri yang memiliki loyalitas tunggal kepadanya mendapat kritikan.

Masinton mengatakan, pertimbangan memilih Kapolri baru yang loyal lantaran saat ini Presiden Jokowi sudah memasuki periode kedua. Sehingga ia perlu sinergitas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menjamin keamanan di dalam negeri.

Namun, pengamat politik dari Universitas Nasional, Andi Yusran, tidak sependapat dengan pandangan Masinton.

Menurutnya, pandangan Masinton keliru. Sebab, jika Kapolri yang dicari merupakan sosok yang memiliki loyalitas tunggal kepada Presiden Jokowi maka akan kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pastinya berbahaya.

"Seharusnya Kepala Kepolisian Negara RI memiliki loyalitas tunggal kepada negara," tegas Andi kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (6/1).

Ia menambahkan bahwa fokus loyalitas kepada Presiden Jokowi dan negara itu jauh berbeda.

Hal ini karena Presiden adalah jabatan politik. Sehingga jika loyalitas Kapolri bergantung kepada presien, maka posisi kepolisian bisa menjadi alat kekuasaan.

"Justru di masa jabatan keduanya Jokowi idealnya mulai mengembangkan profesionalisme dan kemandirian Kepolisian sebagai alat negara yang abdi negara," pungkasnya.