Achmad Baidowi: Mengungkap Politik Uang Di Pilkada Sama Seperti Orang Buang Angin

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dibumbui dengan adanya isu money politic yang dilakukan para calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi pada 9 Desember lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan banyak serta mahalnya mahar untuk seseorang maju Pilkada 2020 ini. Meskipun tidak ada kampanye secara fisik namun seluruh calon harus putar otak secara kreatif agar dapat memikat hati rakyat.

“Meskipun tidak ada kampanye tapi setiap pelaksanaan kampanye harus memperhatikan protokol kesehatan, harus pakai masker, mahal sekali memang,” ucap Awiek dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema Sesudah Pilkada Bahas UU Pemilu 2021 Tahun Politik Sesungguhnya, Selasa (5/1).

Sekretaris Fraksi PPP ini juga menyinggung adanya money politik yang dilakukan sejumlah calon kepala daerah, namun tidak berhasil diungkap oleh Bawaslu.

“Tentu soal ini pinter-pinternya kontestan maupun pelaku, sulit kayak ibarat kita buang angin tidak ketahuan barangnya tapi baunya kecium. Sama dengan pilkada itu,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur ini mengatakan, Pilkada 2020 kemarin juga dihadapkan adanya indikasi politisasi birokrasi.

Sebabnya, calon kepala daerah incumbent mendominasi dalam kontestasi pilkada.

“Kenapa? Justru dengan adanya pandemi Covid-19, dengan adanya Bansos, justru menguntungkan calon-calon petahana kalaupun setidaknya yang memiliki afiliasi petahana, itupun tidak diatasnamakan Pilkada namanya seseorang dibantu oleh program pemerintah tentu dia memiliki ikatan, paling tidak saya kan sudah dibantu,” katanya.

“Ada programnya sudah baik kita lihat saja bisa dilihat ini ada beberapa calon incumbent maupun kerabatnya incumbent yang mencalonkan itu lebih banyak yang sukses daripada gagal,” imbuhnya.

Awiek kemudian mencontohkan calon petahana yang gagal di wilayah Ponorogo, Kuantan, dan Majene. Meski petahana bisa melakukan praktik money politik namun banyak juga yang gagal.

“Kenapa? Karena dalam situasi ini masyarakat diuntungkan, meskipun dengan bahasa untuk menghindari pelanggaran pemilu pinter dia, tidak mengatasnamakan bantuan Pilkada tapi menggunakan instrumen lain dan itu terlepas dari sorotan Bawaslu,” tandasnya.