Sadar Vaksinasi Butuh Waktu, Pemerintah Tambah Nakes, Realokasi RS Hingga Giatkan Prokes

Di tengah persiapan vaksinasi massal yang akan dilaksanakan pertengahan Januari 2021, masyarakat diminta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sebab vaksinasi perdana yang akan menyasar sekitar 182 juta rakyat Indonesia itu membutuhkan waktu.

“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto dikutip dari Setkab, Senin (4/1).

Airlangga menambahkan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi.

”Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena Covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” sambungnya.

Penanganan Covid-19 pada akhir bulan Desember tahun lalu terjadi peningkatan kasus aktif, dengan jumlah kasus aktif per 3 Januari mencapai 110.679 kasus. Untuk itu, pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.

”Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” lanjut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini.

Pihaknya melalui Kementerian Kesehatan juga akan melakukan penambahan tenaga kesehatan, terutama peningkatan jumlah perawat.

“Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” tandasnya.