Berita

Rahmad Handoyo/Net

Politik

Amien Rais Tuding Pemerintah Tidak Demokratis, PDIP: Perbedaan Dalam Demokrasi Pancasila Bukan Bebas Nilai

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 21:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais menilai pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sebuah langkah politik pemerintah untuk menghabisi demokrasi.

Amien mengingatkan perihal kepemimpinan Fir'aun kepada Presiden Joko Widodo.

Di mana saat itu, cara memimpin wilayahnya sangat ganas dan zalim akan mendapatkan pembalasan.


Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyampaikan bahwa perbedaan pendapat bagian dari bunga-bunga demokrasi.

Dikatakan Rahmad, dalam sebuah negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan bentuk penyeimbang. Namun bukan berarti perbedaaan tidak ada batasnya.

"Perbedaan dalam demokrasi Pancasila bukan bebas nilai tapi terikat nilai. Nilai pertama adalah  Pancasila, budaya ketimuran, agama, dan sudah pasti adalah konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang telah mengatur demokrasi kita," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (4/1).

Menurut legislator PDIP asal Boyolali ini, bila nilai-nilai konstitusi itu ditabrak dan diingkari, maka dampak dan risikonya terlalu mahal buat NKRI.

Rahmad mengingatkan bahwa negara diberikan ruang dan wewenang hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan NKRI berdasarkan konstitusi.

Ia juga mengajak semua pihak untuk berpikir positif menyikapi kebijakan pembubaran FPI demi kesatuan NKRI.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya