Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais menilai pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sebuah langkah politik pemerintah untuk menghabisi demokrasi.
Amien mengingatkan perihal kepemimpinan Fir'aun kepada Presiden Joko Widodo.
Di mana saat itu, cara memimpin wilayahnya sangat ganas dan zalim akan mendapatkan pembalasan.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyampaikan bahwa perbedaan pendapat bagian dari bunga-bunga demokrasi.
Dikatakan Rahmad, dalam sebuah negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan bentuk penyeimbang. Namun bukan berarti perbedaaan tidak ada batasnya.
"Perbedaan dalam demokrasi Pancasila bukan bebas nilai tapi terikat nilai. Nilai pertama adalah Pancasila, budaya ketimuran, agama, dan sudah pasti adalah konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang telah mengatur demokrasi kita," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (4/1).
Menurut legislator PDIP asal Boyolali ini, bila nilai-nilai konstitusi itu ditabrak dan diingkari, maka dampak dan risikonya terlalu mahal buat NKRI.
Rahmad mengingatkan bahwa negara diberikan ruang dan wewenang hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan NKRI berdasarkan konstitusi.
Ia juga mengajak semua pihak untuk berpikir positif menyikapi kebijakan pembubaran FPI demi kesatuan NKRI.
