Inisiatif pemerintah yang mengagendakan sosialisasi vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat diapresiasi sejumlah pihak.
Pasalnya, masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya program vaksinasi ini.
"Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah yang mengagendakan vaksinasi dalam waktu dekat. Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk melakukan sosialisasi secara luas," ujar anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, Senin (4/1).
"Sosialisasi sangat perlu. Bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai ke tingkat desa. Ada juga puskesmas dan pustu yang bisa dimanfaatkan. Tentu bisa juga memanfaatkan rumah-rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia," sambungnya.
Dalam sosialiasi ini, kata Saleh, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan.
Pertama, terkait dengan mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Ini menjadi hal penting yang akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ikut vaksinasi.
Kedua, teknis pelaksanaan vaksinasi. Jika dibutuhkan dua kali injeksi, perlu dijelaskan kapan keduanya dilakukan? Apakah bersamaan, atau diselingi waktu tertentu.
Ketiga, pemerintah juga perlu menjelaskan soal kehalalan vaksin. Faktor kehalalan ini sering sekali menjadi perdebatan di masyarakat. Untuk menghindari polemik, sebaiknya persoalan ini dijelaskan terlebih dahulu.
Keempat, pemerintah diminta juga untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Jika terjadi KIPI, hal apa saja yang perlu dilakukan.
"Sebab, respons orang per orang bisa saja berbeda terhadap vaksin yang masuk ke tubuhnya. Walaupun ini sifatnya sangat medik, tetapi masyarakat perlu diberitahu terkait hal ini," ucap Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
"Sosialisasi yang disebutkan di atas, dinilai sebagai salah satu kunci kesuksesan program vaksinasi. Tidak mudah melakukan vaksinasi bagi 181,5 juta WNI. Pasti akan banyak problem di sana sini. Itu yang perlu diantisipasi sejak awal sebelum program vaksinasi ini dijalankan," demikian Saleh Daulay.
