Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap telah membuat pembelahan di masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh pakar filosofi, Rocky Gerung menanggapi beberapa persoalan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020.
Menurut Rocky, pada 2021 ini akan terjadinya banyak kekerasan yang merupakan dampak dari pernyataan Presiden Jokowi maupun dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Dia meyakini, hal itu pun menimbulkan apatisme masyarakat.
"Bagaimana cara apatisme publik? Mengakui beberapa kesalahan kebijakan. Bukan meneruskan kebijakan yang keliru. Infrastruktur kebijakan yang keliru, tapi dia masih paksakan itu. Penanganan FPI adalah keliru, tapi dia masih paksakan gitu. Omnibus law keliru, tapi dia gak mau dengan pikiran akademisi," ujar Rocky seperti dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (3/1).
Bagi Rocky, kebijakan pemerintahan Jokowi dianggap tidak ada yang benar. Meskipun, dipastikan banyak pihak salah satunya buzzer istana yang akan membantah hal itu.
"Tapi orang akan selalu terutama cebong tuh buzzer istana, 'kok gak ada yang bener sih?' Ya memang gak ada yang benar. Dengan sendirinya kita mesti katakan itu. Kalau kita bilang 'oh ada yang benar', itu artinya kita menutupi sampah dengan karpet merah," jelasnya.
Selain itu, kata Rocky, Presiden Jokowi sendiri pun dianggap tidak akan merasa terganggu dengan kebijakannya ataupun pernyataannya yang dapat berpotensi terjadinya pembelahan dan kekerasan di masyarakat
"Bahkan nafas pertama di 2021 adalah menghirup potensi kekerasan di masyarakat. Karena pembelahan itu justru di lakukan oleh kebijakan presiden, kebijakan negara," tegas Rocky.
"Ini karena kebijakan negara, jadi negara membelah masyarakat, lalu dia bilang 'itu bisa kami lem ulang', bagaimana ngelem sesuatu yang bukan sekedar retak, tapi udah hancur terpecah bahkan berkeping-keping?" pungkas Rocky.
