Berita

Petugas saat tangani pasien Covid-19

Politik

Survei LKPI: Publik Puas Pada Penanganan Covid-19 Dan Siap Ikuti Program Vaksinasi

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mayoritas publik mengaku puas dengan usaha pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi virus corona baru (Covid-19).

Begitu temuan survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), yang dilakukan pada 20-27 Desember 2020.

Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono mengatakan, dari penelitian itu sebanyak 76,6 persen responden merasa puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak Covid-19.


"Dan sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan apapun," ujar Arifin dalam keterangannya, Sabtu (2/1).

Lanjut Arifin, dari hasil survei itu juga, sebanyak 71,8 persen merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid 19 oleh pemerintah dan 81,7 persen responden menyatakan siap ikut program vaksinisasi Covid-19.

Selain persepsi pada pandemi Covid-19, kata Arifin, LKPI juga mencatatkan hasil survei terkait persepsi terhadap korupsi satu tahun terakhir.

"Hasilnya, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan," katanya.

Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat tidak baik di masa pandemi dan juga menunjukan bahwa  persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

Bahkan, kata Arifin, 79,8 persen responden  menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislatif.

"Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol  dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut," terangnya.

"Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yg dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu," imbuhnya menjelaskan.

Dari kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi- Maruf Amin, kata Arifin, hal itu juga memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat.

Khususnya terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra tempat dia mantan menteri itu bernaung.

"Catatannya adalah Partai Golkar, Partai Demokrat ,PKB, Nasdem, PKS dan PSI akan menjadi menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini," pungkasnya.

Survei tersebut dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia.

Penentuan sample metode mix-mode karena  riset ini yang  dilakukan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka. Karena itu survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak.

Adapun margin of error survei sebesar  kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya