Berita

Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arya Kharisma Hardy/Ist

Politik

PB HMI: Muslim Indonesia Disudutkan Rezim Di Tengah Kemesraan AS-Islam

RABU, 30 DESEMBER 2020 | 23:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kondisi sosial politik terkini seperti fenomena penahanan imam besar Habib Reziq Shihab, penembakan enam laskar FPI, hingga pembubaran ormas FPI mengindikasikan adanya gejolak global yang serius di Indonesia.

"Harus diakui bahwa konflik antara negara versus kelompok Islam semakin meruncing di era Presiden Joko Widodo. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia turut terseret dan terciderai," kata Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arya Kharisma Hardy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/12).

Arya melihat, ada skema pendiskreditan umat Islam oposisi yang seakan didiskriminasi dan ujungnya terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap tokoh Islam beserta pengikutnya.


Anomali fenomena sosial politik ini, lanjutnya, mengindikasikan ada semacam gesekan ideologi yang serius dalam pusaran kehidupan bangsa Indonesia.

"Ini seperti yang pernah terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, sebagai akibat gagalnya negara menunaikan amanah konstitusi dan cenderung menuruti kehendak oligarki global," tegasnya.

Di sisi lain, kondisi sosial politik Tanah Air ini diyakininya merupakan imbas konfrontasi geopolitik yang dimainkan Amerika dan China.

Terlebih dengan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu lalu. Kemenangan Biden memberikan efek psikologis yang signifikan terhadap situasi sosial politik negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.

"Konflik sosial yang kian memanas hari-hari ini di Indonesia tentu tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi geopolitik pasca terpilihnya Joe Biden di Amerika yang sedang mesra dengan kelompok Islam dunia," papar Arya.

Melihat situasi saat ini, PB HMI meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konsolidatif dan meniadakan kebijakan yang ofensif, khususnya kepada kelompok Islam.

"Bagaimana pun, segregasi sosial politik ini akan berdampak buruk jika diteruskan, dan pada akhirnya akan menimbulkan distrust publik yang berujung pada civil disobdient," demikian Arya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya