Calon Kapolri Harus Paham Langgam Jokowi, Bekerja Dalam Senyap Dan Anti Safari Politik

Ramainya pemberitaan soal kandiat-kandidat calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Jenderal Idham Azis sejatinya murni berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, pembahasan suksesor Idham Azis yang akan pensiun di Januari 2021 membuktikan ada persaingan sengit.

"Ini membuktikan bahwa pertarungan sengit sedang terjadi meski tak kelihatan kasat mata, namun itulah kenyataan yang sedang berlangsung di antara tim suksesi untuk memengaruhi pandangan RI 1 (Presiden Jokowi)," kata Samuel F Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/12).

Ia melanjutkan, yang paling tahu calon kuat Kapolri sejauh ini hanya pihak istana. Jabatan fungsional Kapolri, kata dia, adalah jenjang karier dan kepangkatan mumpuni yang wajib dimiliki pengganti Idham Azis.

"Kapolri pilihan istana harus lebih banyak bekerja dalam senyap tapi konkret, bukan safari politik yang biasa dilakoni para elite politik," jelasnya.

Di sisi lain, pujian terhadap beberapa calon Kapolri sengaja disampaikan oleh pengamat dan elite sebagai bagian dari cek ombak dalam melihat resonansi yang akan terdengar di publik. Sejauh ini, sudah banyak yang dibahas, mulai dari jenjang karier dan kepangkatan yang cukup.

"Tapi hal itu belum cukup, sebab calon Kapolri yang baru harus paham langgam presiden dan tidak suka safari politik kesana kemari meminta dukungan politik. Sebab akan terjadi abuse of power jika nanti terpilih karena ada semacam utang budi," tegas Silaen.

"Kapolri tak boleh orang yang berutang budi kepada siapa pun, kecuali berutang kepada negara agar tercipta keamanan, berani bertindak tegas, cepat dalam penegakan hukum, serta mengayomi dan melayani seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.