Menghadapi Risiko Tsunami Di Selatan Pulau Jawa

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendesain upaya mitigasi terintegrasi terkait potensi gempa yang bisa membangkitkan tsunami di selatan Banten-Jawa Barat dan selatan Jawa Tengah-Jawa Timur.

Salah satu langkahnya yakni pembangunan greenbelt dalam waktu dekat. Greenbelt atau sabuk hijau yang akan dibangun merupakan gugusan tanaman yang mengombinasikan dua jenis pohon, yaitu mangrove dan pohon palaka.

Mangrove ditanam di sisi menghadap ke laut dengan jenis pandanus atau jenis mangrove lain yang bisa tumbuh di substrat pasir yang berfungsi untuk mereduksi energi tsunami. Sedangkan palaka, pohon yang termasuk tanaman keras ini berfungsi sebagai lapisan pelindung di sisi belakang atau sisi darat.

Plt Direktur Pemetaan dan Evakuasi Risiko Bencana BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, ketebalan dan formasi penanaman vegetasi ini akan diatur berbasis perhitungan ilmiah agar penetrasi tsunami tidak terlalu jauh ke arah darat dan dapat meminimalisir korban dan kerusakan di daratan.

“Kegiatan penanaman ini diupayakan akan dimulai pada awal tahun dengan berkoordinasi dengan pemda setempat,” ujar Muhari dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, Selasa (29/12).

Berdasarkan riset yang dilakukan, terdapat segmen yang berada di selatan Banten-Jawa Barat dengan potensi energi hingga magnitudo 8,8.

“Sedangkan segmen Jateng-Jatim berpotensi memiliki energi magnitudo 8,9 yang jika terlepas secara bersamaan akan menghasilkan potensi energi setara magnitudo 9,1,” ujarnya.

Informasi tersebut disambut positif Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menilai mitigasi berbasis ekosistem (greenbelt) tersebut perlu segera dilakukan karena dapat digunakan sebagai frontline yang mengurangi dampak tsunami.

“Kita harus memanfaatkan momentum musim hujan yang masih berlangsung hingga bulan Maret tahun depan agar penanaman ini dapat berjalan baik dan vegetasi yang dinaman bisa tumbuh sempurna,” tegas Ganjar.

Berdasarkan data dari BNPB masih banyak kabupaten yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana di antaranya Kajian Risiko Bencana (KRB).

Ganjar mendorong agar kabupaten yang belum memilikinya agar segera melakukan penyusunan KRB dengan pendampingan dari provinsi dan BNPB. Hal ini dapat dijadikan sebagai langkah awal mengidentifikasi risiko bencana di seluruh kabupaten untuk kemudian menetapkan rencana aksi yang diperlukan.

Ganjar menjelaskan, tsunami kerap menghasilkan kerusakan tambahan (collateral damage), seperti kebakaran karena gelombang yang menerjang kilang minyak menghancurkan tempat penyimpanan minyak berskala besar, sehingga bahan yang mudah terbakar tersebut akan terbawa air dan membakar apa saja yang ditemukannya, baik di darat atau di laut.

Ia pun berharap ada pertemuan dengan pihak Pertamina yang memiliki fasilitas penampungan bahan bakar minyak di Kabupaten Cilacap untuk mendiskusikan perlunya penguatan atau perbaikan fasilitas vital yang akan berpotensi memberikan collateral damage pada saat tsunami terjadi.