Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf/Net
Seorang wanita lansia bernama Siti Maimunah (71) meninggal dunia saat mengantre untuk memperoleh bantuan sosial (Bansos) di Kantor Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat.
Merespons kabar tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori menyesalkan insiden wafatnya salah seorang penerima manfaat ketika penyaluran bansos dilakukan.
"Bansos sejatinya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, segala bentuk bantuan yang dapat menimbulkan petaka atau bahaya kematian justru bertentangan dengan tujuan utama bansos itu sendiri. Ironisnya, insiden di Depok tersebut menguak catatan buruk terhadap model pendistribusian bansos yang dilakukan selama ini sehingga harus segera dievaluasi," tegasnya, Senin (28/12).
Politisi PKS ini meminta supaya strategi penyaluran bansos di waktu mendatang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset pemerintah terhadap bansos.
"Harus ada mindset yang diubah terkait definisi bantuan sosial," jelas Bukhori Yusuf.
Pertama, bansos adalah upaya pemerintah menghormati hak rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi. Kedua, bansos bukanlah sedekah pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi hak rakyat yang sudah semestinya diberikan oleh pemerintah dengan cara bermartabat.
"Sehingga, rakyat tidak boleh dihina dengan dipaksa mengantri di kelurahan atau tempat lain yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, cara konservatif seperti itu justru hanya akan memicu kerumunan sehingga timbul masalah baru akibat bansos," ungkapnya.
Untuk diketahui, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Bukhori Yusuf yang juga Ketua DPP PKS ini mendesak supaya pemerintah mengambil inisiatif lebih dalam penyaluran bansos. Dia meminta supaya penyaluran bansos di waktu mendatang bisa diantarkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Menurutnya, strategi "antar bola" ini lebih efektif dan manusiawi.
"Pemerintah perlu memberdayakan petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, atau jika perlu menggandeng RT dalam menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat. Sebab, ada banyak nilai positif dari strategi seperti ini bila diterapkan," ucapnya.
Pertama, kepastian bansos bisa sampai tepat sasaran. Karena, strategi ini memberikan petugas kesempatan untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan terkait kelayakan penerima manfaat dari data yang telah disetorkan oleh RT selama ini. Hal ini penting untuk mencegah, bahkan, menghentikan bansos yang selama ini dianggap salah sasaran.
Kedua, mencegah terjadinya antrian sehingga berpotensi memicu kerumunan di kantor kelurahan di tengah situasi Covid-19. Ketiga, simpati dari masyarakat. Sebab, mereka akan merasa dimudahkan dan dimuliakan dengan model pembagian bansos yang disalurkan dengan cara yang patut.
Bukhori Yusuf juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab secara penuh atas tragedi yang menimpa warga lansia penerima manfaat bansos di Depok tersebut.
"Pemerintah wajib meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya tidak ingin program pemerintah yang seharusnya memuliakan rakyat ini menjadi tercoreng reputasinya karena strategi gegabah akibat mindset yang keliru tentang bansos. Mindset yang benar akan mengantarkan pada eksekusi yang baik," pungkasnya.
Plt Camat Tapos, Anwar Nasihin menjelaskan, kondisi Siti Maimunah saat itu memang sedang sakit.
Setelah turun dari angkot, Siti Maimunah pingsan di halaman kantor Kelurahan Sukatani. Warga pun melakukan pertolongan, namun pada akhirnya nyawanya tidak terselamatkan..
Anaknya sempat melarang untuk tidak mengambil bansos dari Pemprov Jabar karena bisa diwakilkan, namun Siti Maimunah tetap ingin mengambil sendiri.
Anwar mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi sebelum pukul 07.00 WIB. Pada saat itu, pemberian bansos belum dibuka, dan tidak ada antrian.
