Berita

Ilustrasi Jokowo-Maruf dan Prabowo-Sandi/Net

Politik

Bergabungnya Prabowo-Sandi Ke Pemerintah Bukti Rakyat Hanya Jadi Objek Eksploitasi

MINGGU, 27 DESEMBER 2020 | 22:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Warna oposisi dalam demokrasi kepemimpinan Bangsa Indonesia saat ini sudah mulai hilang dengan masuknya pasangan rival Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

Setelah sebelumnya Prabowo Subianto masuk sebagai Menteri Pertahanan, kini giliran Sandiaga Salahuddin Uno yang bergabung sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Bergabungnya Sandiaga Uno membuat warna demokrasi tanpa oposisi. Padahal oposisi penting dalam menjaga fungsi kontrol kebijakan, termasuk keseimbangan kedaulatan rakyat," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/12).


Praktis, hal ini juga memengaruhi warna demokrasi di parlemen. Menurut Azmi, bergabungnya Prabowo-Sandi akan diikuti oleh kader parpol yang menaunginya, yakni Gerindra untuk mendukung pemerintah.

"Ini semakin tidak ada lagi warna di parlemen dan hilangnya kekuatan 'opisisi' dan terpinggirkannya para kelompok politisi kritis penyeimbang pemerintahan selama ini," sambungnya.

Di sisi lain, dinamisnya politik pasca Pilpres 2019 semakin menunjukkan rakyat kian dipermainkan. Sebab dalam Pilpres 2019 lalu, publik seakan terbelah dengan mendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi.

"Para rival politisi dalam Pilpres 2019 lalu terbukti hanya 'memainkan emosi rakyat dan jadikan rakyat sebagai objek eksploitasi'. Karena akhirnya, para politisi andal ini masuk ke pemerintah," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya