Berita

Kota setingkat prefektur Ziyang di provinsi Sichuan timur, China/Net

Dunia

Pasangan Suami Isteri China Harus Bayar Denda Lebih Dari Seratus Ribu Dolar AS Karena Punya Anak Lebih Dari Dua

JUMAT, 25 DESEMBER 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pasangan suami isteri di daerah Anyue, Ziyang, Provinsi Sichuan di China Barat Daya, terpaksa harus menerima hukuman berupa denda sebesar 718.080 yuan atau setara 109.787 dolar AS, hampir 10 tahun setelah mereka memiliki anak ketujuh, di mana itu melanggar kebijakan dua anak yang berlaku di negara itu.

Media lokal melaporkan, suami isteri itu memiliki anak perempuan pertama mereka pada tahun 1990, dan telah melahirkan lima anak lainnya sampai mereka akhirnya memiliki anak ketujuh, yang kesemuanya adalah laki-laki, pada April 2009.

Namun, pihak berwenang setempat memulai penyelidikan atas perilaku persalinan ilegal pasangan tersebut pada November 2018, dan memutuskan agar mereka membayar 'biaya pemeliharaan sosial'.


Biaya pemeliharaan sosial adalah biaya administratif yang dikenakan pada pasangan yang memiliki anak tambahan di luar kebijakan dua anak Tiongkok saat ini.

Pasangan itu, bagaimanapun, hampir tidak mampu membayar penalti dengan hanya mengandalkan penghasilan tunggal dari sang suami yang bermarga Liu untuk menghidupi keluarga.

Liu kemudian mengajukan permohonan untuk membayar denda dengan mencicil tetapi tetap saja dia tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan tersebut.

Menanggapi itu, otoritas kesehatan sedang mempertimbangkan untuk menyusun ulang hukuman karena mereka juga percaya bahwa tidak praktis mengharapkan keluarga Liu untuk membayar denda dalam keadaan mereka saat ini.

Kabar tersebut memicu kontroversi di internet dengan banyak yang berpendapat bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan perubahan struktur penduduk di masyarakat China.

Alih-alih dihukum, netizen justru menyarankan agar pasangan diberi penghargaan, karena angka kelahiran China saat ini sedang mengalami penurunan.

Pendapat ini digaungkan oleh Huang Wenzheng, seorang ahli demografi dan peneliti senior dari wadah pemikir Center for China and Globalization, yang mengatakan bahwa hukuman akan mengirimkan sinyal yang salah, karena dalam keadaan saat ini, persalinan justru dianjurkan di China.

Wakil NPC Huang Xihua, dari Provinsi Guangdong China Selatan, mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan hukuman bagi keluarga yang memiliki lebih dari dua anak.

Banyak kota di seluruh negeri cenderung melonggarkan peraturan dalam beberapa tahun terakhir meskipun biaya pemeliharaan sosial masih diberlakukan di banyak tempat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya