Penolakan Abdul Muti Bukti Muhammadiyah Ingin Merawat Demokrasi

Penolakan secara halus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan patut diapresiasi.

Pasalnya, Abdul Muti yang notabene representasi dari Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang prinsipil. Dia tetap memilih berada di luar pemerintahan ketika banyak pihak yang meminta-minta jabatan agar masuk kabinet.  

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (24/12).

"Keren. Punya prinsip. Jangan sampai semua kalangan menjadi bagian dari pemerintah," kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Muhammadiyah seperti ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya merawat demokrasi dengan cara check and balance dengan tetap berada di luar pemerintahan.

"Perlu orang seperti beliau (Abdul Muti) untuk mengawasi pemerintahan dari luar," demikian Ujang Komarudin.

Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wamen di Kemendikbud. Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga dia tidak jadi dilantik.

Abdul Muti menuturkan, dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, dia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Abdul Muti dalam akun Facebook pribadinya, Rabu (23/12).