Berita

Hatta Taliwang/Repro

Politik

Kritik Hatta Taliwang, Demokrasi Liberal Hanya Hasilkan Pemimpin Tak Bermutu

RABU, 23 DESEMBER 2020 | 17:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pasca reformasi 1998 hingga saat ini, demokrasi yang dielu-elukan terkesan hanya prosedural semata. Pasalnya, output dari demokrasi itu sendiri cenderung tidak menentu arahnya.

Begitu disampaikan politisi senior Hatta Taliwang saat menjadi narasumber dalam acara diskusi daring bertajuk "Kaleidoskop Politik Indonesia 2020" pada Rabu (23/12).

"Apa yang bisa kita banggakan dari reformasi yang kita praktikan ini? Gonta ganti Presiden hanya sibuk prosedural saja kita, outputnya kita enggak pernah tau, enggak pernah jelas outputnya," ujar Hatta Taliwang.


Bahkan menurut Hatta, akibat demokrasi liberal seperti dewasa ini cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak bermutu.
 
"Output demokrasi liberal menurut saya menghasilkan pemimpin yang makin hari makin tidak bermutu, kalau kita mau jujur ya," cetusnya.

Atas dasar itu, Hatta Taliwang yang juga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menilai, ada yang salah dalam ketatanegaraan Indonesia.

Menurutnya, semua bermula saat MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan kontrol terhadap kekuasaan.  

"Sehingga saya pikir-pikir solusinya itu atau masalah sebenarnya ini bencana ini berawal yang paling mendasar itu ketika MPR itu diturunkan derajatnya menjadi hanya lembaga tinggi biasa, sehingga dia tidak mempunyai kontrol atas jalannya kekuasaan dan sebagainya ini," tuturnya.

"Lalu MPR-nya berpindah ke oligarki politik dan oligarki ekonomi yang ngatur kita ini. Kedaulatan rakyat itu berpindah, mereka yang ngatur sekarang. Itu kesimpulannya yang saya lihat," demikian Hatta Taliwang.

Narasumber lain dalam diskusi KAMI tersebut yakni Direktur Eksekutif Direktur Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, dan aktivis KAMI Misri Sitanggang.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya