Berita

Diskusi KAMI tentang kaleidoskop politik Indonesia/Repro

Politik

KAMI: Negara Tidak Boleh Mengungkung Hak Asasi, Itu Berbahaya!

RABU, 23 DESEMBER 2020 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perkembangan sosial politik Indonesia beberapa tahun terakhir ini semakin menunjukkan kelemahannya. Pasalnya, kebebasan berkumpul berserikat dan mengemukakan pendapat yang sedianya dijamin oleh konstitusi, yang terjadi justru penangkapan warga negara.

Demikian disampaikan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Masri Sitanggang, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi daring bertajuk "Kaleidoskop Politik Indonesia 2020" pada Rabu (23/12).

"Apa untungnya kita bernegara kalau kemudian negara itu mengungkung pemikiran kita, mengungkung hak asasi kita, mengungkung apa yang kita yakini sebagai kehidupan ini," ujar Masri Sitanggang.


"Itulah perkembangan negeri ini tahun-tahun belakangan lah terutama," imbuhnya.

Atas dasar itu, Masri menyebutkan bahwa, situasi Indonesia saat ini tengah mengarah pada kelemahannya sebagai sebuah bangsa.

Fakta itu, kata dia, sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

"Jadi, kita sedang meluncur pada satu titik yang terendah dari bangsa ini. Dan itu sangat berbahaya. Saya mengutip Mauludi lenyapnya suatu bangsa bukan karena ditelan bumi, tetapi karena hilangnya peradaban," tandasnya.

Diketahui, sejumlah aktivis KAMI seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan aktivis lain ditangkap dan menjadi tersangka atas tuduhan melakukan penyebaran ujaran kebencian atau hoaks yang menyebabkan demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung ricuh pada Oktober 2020 lalu.

Narasumber lain dalam diskusi KAMI tersebut yakni Direktur Eksekutif Direktur Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, dan Politikus Senior PAN Hatta Taliwang.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya