Berita

Yusril Ihza Mahendra/Net

Hukum

Surat Terbuka Mahasiswa Semester III Untuk Yusril Yang Menolak Jadi Lawyer HRS

RABU, 23 DESEMBER 2020 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra menolak membantu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya.

Permintaan bantuan lawyer disampaikan oleh pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bachtiar Nasir melalui orang dekatnya.

Namun, Yusril meminta maaf dan mengaku tidak bisa membantu HRS. Dia lantas menyarankan Bachtiar Nasir untuk menghubungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena memiliki peluang besar untuk membantunya.


"Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan, saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi anda," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (21/12).

Lebih lanjut, Yusril lantas mengklaim bahwa PBB dan dirinya yang selama ini kerap membela ulama dan umat Islam. Dia lantas mempertanyakan parpol Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam.

"Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikitpun meminta apapun. Dan sekarang parpol yang menurut anda paling membela Islam sekarang pada kemana?" kata Yusril.

Pernyataan Yusril tersebut viral di media termasuk medsos. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menyayangkan.

Bagi yang menyayangkan, pernyataan Yusril dinilai sangat politis, tidak menunjukkan diri sebagai lawyer profesional.

Muhammad Daffa Ridwan (19 tahun), mahasiswa hukum semester III memberanikan diri menulis surat terbuka kepada Yusril yang menolak jadi lawyer HRS.

Dia menyampaikan terkait kode etik advokat pada Bab II Pasal 3 huruf a menyebutkan ''Pengacara tidak boleh menolak apabila karena perbedaan keyakinan politik".

Daffa Ridwan pun meminta penjelasan kepada Yusril. Dan inilah isi surat terbuka yang dia layangkan:

Kepada Yth: Abangda Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Hormat,

Perkenalkan Saya Muhammad Daffa Ridwan (19 tahun) mahasiswa Fakultas Hukum Semester III Universitas Muhammadiyah Jakarta.

‌Saya mau bertanya kepada Abangda tentang kabar penolakan Abang menjadi lawyer IB Habib Rizieq Shihab.

Dalam pemberitaan yang saya baca di media massa, Abang menolak dan meminta orang yang menghubungi Abang untuk menghubungi Menhan Pak Prabowo, setahu saya Pak Prabowo bukan lawyer, dan Abang sudah sebut beliau Menhan dan bukan lawyer.

Selanjutnya, kalimat Abang menunjukkan bahwa Abang kesal (baper) karena dianggap kafir. Abang juga menyebut selama ini Abang sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang selalu membela ulama tanpa meminta imbalan sepeser pun, bahkan Abang menyinggung partai-partai Islam yang terkesan tidak mau membela.

‌Pertanyaan saya, apakah Abang diminta bantuan untuk membela Habib Rizieq sebagai lawyer profesional atau sebagai ketua umum partai (politisi)?

Karena jawaban Abang dalam media yang saya baca sangat politis dan tidak menunjukkan abang sebagai lawyer profesional.

‌Setahu saya dalam kode etik advokat Bab II pasal 3 huruf a menyebutkan ''Pengacara tidak boleh menolak apabila karena perbedaan keyakinan politik."

Bunyi Pasal 3 huruf a sebagai berikut 'Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya'.

Saya juga ingat, Abang pernah mengatakan, "Jangan karena ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum/kelompok/orang lantas kamu tidak berbuat adil". Karena itu Abang pernah menjadi pengacara paslon 01 saat pilpres 2019 di MK.

Lantas kenapa sekarang Abang menolak menjadi lawyer IB Habib Rizieq dengan argumentasi yang sangat politis?

Abang juga terkesan sakit hati (baper) karena dianggap kafir, apakah itu bisa menjadi alasan seorang lawyer menolak memberikan bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan keadilan?

Pertanyaan saya ini hanya sebatas bentuk kegelisahan saya sebagai mahasiswa hukum semester awal dan saya tidak masuk ke ranah politik, karena saya bukan politisi.

Atas jawaban abang, saya ucapkan terima kasih, dan semoga abang sehat dan sukses selalu, Aamiin.
Wassalam

Jakarta, Selasa 22 Desember 2020.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Parlemen dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Kamis, 25 Juni 2026 | 18:09

Caddy Diduga Dianiaya di Lapangan Golf Tangerang, Polisi Diminta Turun Tangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:38

Menkes: AI Tak Bisa Gantikan Sentuhan Dokter kepada Pasien

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:29

TNI Turun ke Sawah, DPR: Bukan Dwifungsi tapi Optimalisasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:17

RI Berkomitmen dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:15

Trump Sebut Erdogan Nyaris Seret Turki ke Perang Iran

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:09

Indonesia Masih Jadi Destinasi Investasi Menjanjikan di Kawasan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:04

Peran Bos Maktour Travel Fuad Hasan Dikuliti KPK, Bakal Tersangka?

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:00

Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana di PN Jaktim 2 Juli

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:50

JMSI Desak Pengembalian Akun IG Hensa yang Hilang Usai Kritik MBG

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:46

Selengkapnya