Berita

Suasana penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta/RMOL

Politik

Bela Kang Emil Soal Kerumunan Habib Rizieq, PKS: Pemerintah Pusat Jangan Cuma Nyalahin Daerah

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 02:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rententan peristiwa kerumuman massa yang diawali sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia beberapa waktu lalu bukan sepenuhnya kesalahan kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengamini pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyentil pemerintah pusat.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut polemik kerumunan makin berlarut usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengizinkan penjemputan Habib Rizieq.


"Jadi saya setuju dengan Gubernur Jabar. Jangan sampai hanya menyalahkan kepala daerah maupun polda," kata Haru Suandharu diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (17/12).

Anggota Komisi I DPRD Jabar itu menegaskan, seharusnya pemerintah pusat dari awal bertanggung jawab penuh sehingga tidak hanya menyalahkan pemda.

"Kalau memang dari awal mengatakan tidah boleh ada kerumuman, ya (pemerintah pusat) ngomong," tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah maupun polda merupakan pelaksana teknis di lapangan. Sedangkan pemegang kebijakan strategis berada di pemerintah pusat. Oleh karenanya, jangan sampai yang terkena imbas dari peristiwa tersebut hanya pemda.

"Misalkan dari awal mengatakan 'silakan', setelah itu tertib. Tapi tidak ada parameter yang jelas," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya