Edhy Prabowo Dan Juliari Diciduk KPK, Beathor: Menko Kabinet Jokowi Tidak Bekerja

Kasus dugaan korupsi yang menjerat dua menteri kabinet Jokowi sekaligus yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara, menyisakan tanda tanya.

Pasalnya, kinerja para Menteri Koordinator (Menko) yang sedianya melakukan evaluasi terhadap beberapa kementerian di bawah koordinasinya seolah tidak berjalan.

Demikian disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi saat menjadi narasumber dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Relawan Jokowo Bicara Reshuffle Kabinet" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/12).

"Kenapa itu harus ditindak oleh pihak KPK? Harusnya kan ada evaluasi. Menko kan punya wewenang. Setop jangan teruskan nanti Presiden marah," kata Beathor Suryadi.

Dia mengurai, Presiden membentuk Menko dengan segala wewenangnya antara lain agar bisa melakukan span of control dalam rangka membantu Presiden.

Murid Almarhum Taufiq Kiemas ini mencontohkan, apabila ada menteri membuat Peraturan Menteri (Permen) yang berpotensi tidak benar alias bermasalah maka Menko berhak menghentikannya.

"Maksud Presiden membuat Menko itu supaya semua tugasnya tidak dibebankan ke dia. Di kontrollah semua itu, untuk apa ada Menko?" cetusnya.

Dari dua Menteri yang korupsi yakni Menteri KKP Edhy Prabowo sedianya dievaluasi langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Sedangkan Mensos Juliari P Batubara ada dibawah Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Menko Luhut dan Muhadjir. Menko-nya gak bekerja. Kenapa itu terjadi tidak dalam kontrol?" tandasnya.

Narasumber lain yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Sekjen Projo, Handoko, dan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer.