Berita

Vaksin Covid-19/Net

Nusantara

Pengadaan Vaksin Covid-19 Tak Boleh Jadi Lahan Korupsi

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pengadaan vaksin Covid-19 tidak boleh dijadikan lahan untuk memperkaya diri dengan korupsi. Hal tersebut juga sudah diwanti-wanti oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Mantan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Pusat, Teddy Setiawan mengingatkan, saat ini, hampir semua negara berlomba mendapatkan vaksin.

Tapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Inggris, China, Australia, hingga Singapura sudah mencuri start dengan membeli vaksin Pfizer dan Moderna.


Vaksin kolaborasi buatan AS dan Jerman Pfizer-BioNTech, serta vaksin buatan AS Moderna menjadi dua yang saat ini unggul di antara lainnya.

"Perkembangan ini dapat dilihat dari negara mana saja yang beruntung mendapat membeli vaksin Pfizer-Biontech dan Moderna untuk vaksinasi rakyatnya," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12).

Perkembangan teknologi dan diplomasi sendiri, menurut Teddy menjadi penentu suatu negara dapat membeli vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna.

Untuk itu, ia menggarisbawahi tidak boleh adanya tindakan korupsi dalam pengadaan vaksin. Terlebih Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengumumkan gratisnya vaksin di tanah air.

"(Agar) rakyat segera dapat divaksinasi untuk menghindarkan dari infeksi virus corona," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya