Tangkapan layar Gubernur Banten Wahidin Halim/Repro
Gubernur Banten, Wahidin Halim akhirnya turut bersuara mengenai pernyataan Ridwan Kamil yang mempersoalkan kerumunan penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara masuk wilayah Provinsi Banten.
Menurut WH, sapaan Wahid Halim, publik tak perlu terpancing dengan pernyataan-pernyataan yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.
"Jadi masyarakat jangan terpengaruh terhadap komentar-komentar tidak produktif. Saya mau bekerja," terang WH dalam video YouTube resminya di Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (16/12).
WH menjelaskan, kerumunan yang terjadi itu menjadi tanggung jawab pengelola Bandara Soetta, sehingga pihak kepolisian tidak bisa memeriksa kepala daerah tempat berdirinya bandara.
Begitupun penerapan dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 menjadi tanggung jawab pengelola bandara hingga pemerintah pusat.
"Terkait kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas bandara Soekarno-Hatta, yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah setempat atau pemerintah provinsi," kata WH seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLBanten.
"Protokol kesehatan pun mengacu pada BNPB, yang menangani dan berbagai tata laksana protokol kesehatan itu mereka mengikuti instruksi dari pemerintah pusat," sambungnya.
WH justru menganggap aneh bila ada orang yang mengaitkan tanggung jawab kerumunan di Bandara Soetta kepada kepala daerah setempat. Terlebih, WH mengaku tidak mengetahui jadwal kedatangan dan kepulangan MRS berikut massanya di Bandara Soetta.
"Aneh kalau ada orang selalu mengait-ngaitkan antara kerumunan di bandara dengan tanggung jawab hukum di Pemprov Banten, kota maupun kabupaten. Jangan sampai kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu," demikian Wahidin Halim.
Saat memenuhi panggilan Polda Jawa Barat berkenaan dengan kerumunan di Megamendung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami juga turut menyinggung kerumunan di Bandara Soekarno Hatta saat penjemputan Habib Rizieq Shihab.
Ia heran karena hingga saat ini, baru dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipanggil pihak kepolisian. Sedangkan pemerintah wilayah Bandara Soekarno Hatta, yakni Banten tak kunjung diperiksa.
"Kalau Gubernur Jabar diperiksa, (Gubernur) DKI Jakarta diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Kan harusnya ini bupati tempat bandara yang (kerumunan) banyak itu, gubernur juga, mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, ini kan tidak," kata Ridwan Kamil.
