Berita

Massa yang tergabung dalam aliansi umat muslim Kabupaten Bekasi/RMOLJabar

Politik

Gelombang Dukungan Meluas, Giliran Aliansi Umat Muslim Desak Legislator Buka Tabir Penembakan FPI

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 00:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Kabupaten Bekasi melakukan aksi damai di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Aksi mereka tak lain untuk meminta dukungan DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan secara konstitusional kepada DPR RI soal pembentukan tim pencari fakta meninggalnya enam pengawal Habib Rizieq Shihab yang ditembak mati oleh polisi.

"Kami meminta DPRD untuk mengajukan atau pernyataan sikap kepada DPR RI supaya membuka tabir yang ada atas meninggalnya enam syuhada," kata Ketua PA 212 Kabupaten Bekasi, Edi Kurniadi dalam aksinya, Rabu (16/12).


Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian pada kejadian tersebut diduga merupakan pelanggaran HAM. Sebab, berdasarkan informasi yang didapat, salah satu korban mengalami luka bakar serta beberapa tembakan menembus dada saat jenazah dimandikan.

"Jadi kedatangan kami menutut supaya keadilan dapat ditegakan, sebab negara kita merupakan negara hukum," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah mendukung apa yang menjadi tuntutan massa yang hadir. Ia mengaku telah membuat konsep surat untuk diajukan kepada DPR RI yang berisi permintaan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut.

"Hari ini konsep surat sudah jadi dan sudah saya tandatangani. Besok akan dikirim langsung secara resmi dari lembaga DPRD Kabupaten Bekasi ke Komnas HAM dan DPR RI," papar Holik.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya