Massa KSPI saat aksi demonstrai/RMOL
Aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang digelar secara serentak di 24 provinsi lain pada Rabu (16/12) terdapat dua tuntutan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, KSPI meminta UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021 agar dinaikkan.
"Kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan. Dan menuntut agar UMSK tahun 2021 tetap naik," tegas Said Iqbal, Jakarta, Rabu (16/12).
Dikatakan Iqbal, selain uji materiil yang saat ini sudah memasuki persidangan ketiga, pihaknya juga melakukan uji formil secara resmi sudah didaftarkan per tanggal 15 Desember 2020.
Terkait uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu, yang meliputi: upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.
“Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan,†kata Said Iqbal.
“Kami meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika kami merasa keadilan telah diciderai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,†imbuhnya.
Terkait tuntutan agar UMSK tahun 2021 tetap naik, Said Iqbal menyatakan apabila UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menciderai rasa keadilan kaum buruh.
Dijelaskan Said, UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan industry yang lain.
Iqbal juga menampik bahwa tahun 2021 UMSK sudah tidak bisa lagi ditetapkan karena sudah dihapus dalam UU Cipta Kerja.
Kata dia, di dalam Pasal 82 angka 68 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU 13/2003 yang mengatur mengenai pengupahan.
Sementara dalam peraturan pelaksanaan UU 13/2003 masih dikenal istilah upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Bukan berarti kami setuju dengan omnibus law, tetapi kami meminta agar aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh,†tandasnya.
