Catatan Al Mentra Institute: Netralitas ASN Dan Politik Uang Masih Jadi Masalah Besar Di Pilkada 2020

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 secara umum berjalan dengan lancar. Namun demikian, ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi pada pesta demokrasi ke depan.

Demikian disampaikan Direktur Al Mentra Institute, Karman BM berkenaan dengan pesta demokrasi di 270 daerah yang digelar di tengah pandemi Covid-19 9 Desember kemarin.

"Dari catatan kami, masih terjadi adanya keberpihakan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk pasangan calon yang bertanding. Mobilisasi aparat pemerintahan terjadi di banyak tempat," kata Karman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/12).

Selain ASN atau aparatur pemerintah, kinerja pengelenggara pemilu di tingkat TPS juga diakuinya masih belum speenuhnya profesional.

"Seperti banyaknya warga yang tidak mendapat undangan memilih. Ini perlu menjadi catatan. Yang tak kalah penting, praktik money politic dan atau sogokan-sogokan untuk memilih juga massif di lapangan," kritiknya.

Dengan temuan tersebut, mantan Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran pemilu. Hal tersebut semata-mata agar menciptakan pemilu benar-benar berjalan demokratis.

"Terkait seleksi penyelenggara pemilu pun harus ketat, diseleksi personel-personel yang paham regulasi pemilu (kapasitas), memiliki integritas tidak memiliki kecenderungan mendukung kontestan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat," tandasnya.