Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey/Net
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengawal optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) patut diapresiasi.
Menurut Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, upaya tersebut merupakan wujud pencegahan korupsi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
"Langkah KPK yang berhasil mengawal optimalisasi pemanfaatan aset Kemensetneg di kawasan TMII tentu layak diapresiasi. Ini bukti komitmen penuh KPK dalam pencegahan korupsi," kata Olly di Jakarta, Senin (14/12).
Olly turut menghadiri acara penertiban dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara (BMN) di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/12) yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri; Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil; Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali; dan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.
Kehadiran Olly dalam acara tersebut untuk menandatangani perjanjian pinjam pakai anjungan pemerintah daerah (Pemda) di TMII kepada Kemsetneg. Pemprov Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga ikut melakukan penandatanganan, sedangkan 30 pemda lainnya telah melakukan hal serupa.
"Pemprov Sulut memastikan mendukung penuh pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Kami berharap anjungan Sulut di TMII akan makin dikenal. Kantor penghubung dan jajaran merawat, khususnya soal kebersihan dan ciptakan sistem dalam pemeliharaan," harap Olly.
Adapun menurut Ketua KPK Firli Bahuri, penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN merupakan salah satu wujud upaya pencegahan korupsi. Dengan sistem yang baik, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup.
"Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp 347,8 triliun, Kemayoran senilai Rp 143 triliun, TMII senilai Rp 20,47 triliun, dan Monas senilai Rp 37 triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp 548,2 triliun," ujar Firli.
