Berita

Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu, 13 Desember 2020/Repro

Nusantara

Dengan Deklarasi Djuanda, Ada Beban Yang Dipikul Bangsa Indonesia

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keberhasilan Indonesia melipatgandakan wilayah dengan Deklarasi Djuanda tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pencapaian.

Alih-alih, ada beban yang harus dipikul, yaitu memanfaatkan wilayah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarawan nasional, DR Anhar Gonggong mengatakan, esensi kemerdekaan harus ditambah dengan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.


"Kita sudah berdiplomasi selama sekian tahun dan berhasil. Nah kita punya wilayah tambah luas... Tapi di balik itu sebenarnya ada persoalan besar, bagaimana kita memfungsikan (wilayah)," terangnya dalam Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu malam (13/12).

"Jadi dengan Deklarasi Djuanda, maka ada beban bagaimana kita mewujudkan makna dari luasnya wilayah itu," tambahnya.

Terkait pemanfaatan wilayah, Anhar menyoroti bagaimana wilayah laut dan udara Indonesia dinikmati oleh asing, daripada bangsa sendiri.

Sebagai sebuah negara maritim, ia mengatakan, bangsa Indonesia pun mengabaikan laut yang seharusnya dimanfaatkan.

"Kalau kita mau jujur, yang paling miskin di antara kelompok penduduk itu nelayan. Hampir semua nelayan di Indonesia itu ada di wilayah yang penuh dengan kemiskinan. Padahal wilayah lautnya bertambah," tutur Anhar.

Oleh karena itu, Anhar mengatakan, Deklarasi Djuanda bukan hanya harus dibanggakan, tetapi perjuangannya harus diteruskan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dan sebenarnya salah satu makna dari Deklarasi Djuanda adalah keadilan. Kita mengambil hak kita, diakui, dan kita berhasil memperolehnya. Nah bagaimana kita menggunakannya?" tandasnya.

Selain Anhar, sejumlah narasumber juga hadir dalam Dialog Back Azimuth digelar oleh Masyarakat Garis Depan Nusantara tersebut. Mereka adalah Menteri Perikanan dan Kelautan 1999-2001 Sarwono Kusumaatmadja, KSAL ke-24 Laksamana TNI Prof. Dr. Marsetio, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, perwakilan Kelompok Keilmuan Geodesi ITB Prof Hasanudin Zainal Abidin,  dan anggota Ekspedisi Garis Depan Nusantara Aditya Prabowo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya