Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen Dalam Kematian 6 Anggota FPI, GPII Jabar: Jangan Sampai Jadi Bola Liar

Insiden bentrokan yang berujung dengan kematian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) disesalkan banyak pihak. Usulan pembentukan tim pencari fakta independen pun terus dimunculkan masyarakat.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Barat turut menyesalkan insiden yang melibatkan anggota Kepolisian dan Laskar FPI yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) dan keluarga yang hendak menghadiri pengajian Subuh keluarga pada Senin dinihari (7/12).

Dikatakan Ketua Umum PW GPII Jabar, Irwan Sholeh Amir, kesimpangsiuran informasi terjadi karena ada dua versi soal kronologi yang disampaikan pihak Polri dan FPI. Kedua pihak saling klaim bahwa pihaknya merupakan korban yang diserang.

"Tentu hal ini menyebabkan banyak spekulasi, publik berhak tahu fakta sebenarnya, apakah tindakan tegas yang dilakukan pihak Polisi bisa dibenarkan atau tidak? Insiden yang menghilangkan enam nyawa anggota Laskar FPI merupakan kejadian yang cukup serius," ucap Irwan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/12).

Irwan menambahkan, pihaknya mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sedang melakukan investigasi dan pendalaman terkait dugaan adanya pelanggaran HAM pada kasus penembakan anggota FPI.

"Investigasi ini penting dilakukan untuk melindungi hak-hak sipil korban, upaya mendapat keadilan di mata hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi dengan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Mengajak semua untuk berpikir jernih dan tetap menggunakan jalur hukum yang berlaku. Mari kita hormati dan kawal bersama proses hukum yang akan ditempuh oleh pihak FPI," tegasnya.

Pihaknya pun mendesak pemerintah pusat untuk segera membentuk tim pencari fakta independen, yang akan mengungkap fakta yang sebenarnya secara objektif.

"Jangan sampai kasus ini menjadi bola liar yang merugikan pemerintah sendiri, jangan biarkan publik menganggap pemerintah abai dan tidak peduli. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan keadilan untuk semua," tandas Irwan.